(15/09/10); Rakyat Hongkong menyarankan peningkatan kapasitas energi nuklir untuk mensuplai setengah dari kebutuhan listrik nasional, sebagai salah satu strategi menghadapi perubahan iklim.

Pemerintah Daerah Administrasi Khusus menjelaskan usulan migrasi tersebut dalam sebuah dokumen konsultasi yang diumumkan kepada publik untuk dibahas hingga akhir tahun. Dokumen tersebut mencakup 5 sektor yaitu : efisiensi energi, transportasi, bahan bakar, konversi limbah ke energi dan fuel mix (bauran energi) untuk pembangkitan listrik.

“Tujuan kami adalah untuk mengurangi proporsi batubara pada keseluruhan bauran energi” demikian disebutkan di dalam dokumen tersebut. Bahan bakar fosil saat ini mendominasi pasokan listrik sebesar 54%, sementara 23% berasal dari gas alam.

Kontribusi energi terbarukan hingga saat ini, 23% sisanya berasal dari CLP Power Hong Kong Limited 25% dari dua reaktor 984 MWe di Daya Bay di Propinsi Guangdong. Sekitar 70% listrik yang dihasilkan disalurkan ke Hong Kong.

Sejak tahun 1997 pembangunan PLTU batubara tidak diizinkan lagi dan unit PLTU yang dibangun sejak tahun 1980an akan ditutup pada periode 2010-2030. Untuk menggantikan kontribusi PLTU batubara yang kurang dari 10% pada tahun 2020, pemerintah ingin meningkatkan kontribusi gas alam hingga 40% dan nuklir hingga 50%. Energi terbarukan diharapkan dapat menyumbang hingga 3% dan unit batubara yang tersisa hanya akan memberikan kontribusi yang tidak terlalu signifikan.

Memperbesar kontribusi energi nuklir dianggap salah satu solusi yang tepat untuk menggantikan batubara dan dengan demikian dapat meningkatkan kualitas udara – pada tahun 1994 diketahui bahwa emisi gas rumah kaca tahunan dapat dikurangi hingga 7 juta ton dari Daya Bay. Opsi lainnya adalah gas alam, yang memungkinkan pengurangan gas rumah kaca hingga 50%, jika dibandingkan pembangkitan dengan batubara.

Meskipun memiliki kebijakan sendiri, Hong Kong terikat perjanjian perubahan iklim yang ditandatangani oleh Pemerintah Cina pada bulan November 2009. Perjanjian ini menetapkan target nasional untuk mengurangi intensitas gas karbon sebesar 40-45% untuk setiap unit pendapatan nasional, dengan energi nuklir menjadi  kunci utama beserta efisiensi dan energi terbarukan. Namun, Hong Kong sendiri menetapkan target pengurangan emisi 50-60% pada tahun 2020, yang didukung oleh kesepakatan antara Hong Kong dan Pemerintah Provinsi Guangdong. Kesepakatan kedua pemerintahaan ini mendukung tujuan Hong Kong untuk secara bertahap mengurangi PLTU batubara dan meningkatkan suplai energi nuklir dan energi bersih lainnya.

Merespon dokumen tersebut, CLP mendukung penuh pemerintah untuk pembangunan kota yang rendah karbon. Pada bulan September tahun lalu, CLP memperpanjang kontrak pengambilan 70% listrik dari Daya Bay hingga 2034 dan pada bulan Juli mengumumkan investasi nuklir lainnya. (th.erni/sumber:wnn)